Bmcnewss.com,Bungo-Wabup Bungo H. Safrudin Dwi Apriyanto Launching Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Melalui Program Gerakan Dusun Membangun (GDM) Tahun 2023 yang dilaksanakan di Lapangan Kantor Camat Pelepat Ilir, Kamis (13/07/23).
Tampak hadir pada acara ini, selain Wakil Bupati Bungo H. Syafruddin Dwi Apriyanto S.Pd, MM juga ada Ketua BPJS Kunto Baskoro.SE.MM, Kadis PMD Yos Army , unsur Forkopimda, para Kepala OPD dwn Kabag maupun Kabid di lingkup Pemkab Bungo, Camat Pelepat Ilir (Petir), Ketua APDESI Bungo serta para Rio Kecamatan Pelepat Ilir.
Dalam sambutannya Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Apriyanto mengatakan pada kesempatan pagi hari ini semua bisa hadir bersama dalam keadaan berbahagia dalam acara launching pertama jaminan perlindungan tenaga kerja jaminan sosial bagi pekerja rentan di Dusun melalui program gerakan membangun tahun 2023.
“Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir bersama dalam keadaan berbahagia dalam acara launching pertama jaminan perlindungan tenaga kerja jaminan sosial bagi pekerja rentan di Dusun melalui program gerakan membangun tahun 2023,”kata Safrudin.
“Kita semua berharap melalui launching ini Bapak/Ibu sekalian dapat memberikan dampak dengan adanya program ini,”lanjutnya.
“Mudah-mudahan seluruh Dusun betul-betul melaksanakan program ini karena memang dampaknya tadi juga sudah disampaikan langsung karena dirasakan oleh para pekerja di Dusun kita masing-masing,”imbuhnya lagi.
Salah satu contoh barangkali terjadi kecelaka’an sesuatu yang tidak dikehendaki dengan program ini diharapkan bisa diantisipasi.
Dan ini juga menjadi sangat penting buat semuanya termasuk juga kalau perangkat Dusun mungkin sudah ada programnya, hari ini fokusnya adalah pekerja rentan Dusun dan beberapa persyaratan nanti juga akan disepakati dan diinformasi untuk segera didaftarkan.
Dirinya juga berharap ada 25 orang per Dusun yang didaftarkan. Sehingga mereka semuanya bekerja ada perlindungan sosial.
Sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat yang disampaikan oleh Bapak Jokowi (presiden RI) di banyak kesempatan bahwa tugas negara adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat bahkan ada undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional diperkuat dengan dua Inpres sekaligus yang pertama adalah Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang optimisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan Inpres nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
Oleh karena itu pesan penting dari Inpres tersebut adalah meminta kepada pemerintah daerah kabupaten agar menyusun dan menetapkan regulasi atau peraturan serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung program jaminan sosial tenagakerjaan bagi warga masyarakat pekerja maupun para perangkat Dusun,”pungkas Wabup.
Terakhir acara ditandai dengan pemberian kartu BPJS secara simbolis oleh Wabup kepada pekerja rentan yang ada di Dusun (Bnewss/vi).
