BMC Newss, Agam-Tindak lanjut pemerintah pusat terhadap keluhan para petani kelapa sawit di seluruh daerah, akhirnya dalam waktu dekat ini akan teratasi dan akan ada jalan keluar bagi para petani kelapa sawit di seluruh indonesia.
AKPSI (Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia) baru-baru ini bersama menteri perdangan membahas persoalan yang sedang buming di tengah-tengah para petani kelapa sawit seluruh indonesia.
Hal ini disampaikan langsung oleh kepala dinas pertanian kabupaten Agam Ir. Afniwirman, selasa (19/7/22) di ruangan kerjanya beliau menyampaikan, baru-baru ini saya bersama bupati kabupaten Agam dalam kunjungan, bersama seluruh anggota AKPSI membahas persoalan turunnya harga TBS (tandan buah segar) di tengah-tengah masyarakat saat ini, yang tergabung di dalam APKSI ini sendiri, yang di ketuai langsung oleh Bupati Yul Hasri tepatnya, bupati Kalimantan Tenggara, dan wakil ketua APKSI sendiri adalah bupati Pasaman Barat, yang tampak hadir di tengah-tengah pertemuan tersebut, imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan, berdasarkan penyampaian mentri perdagangan, CPO (crude palm oil) yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten yang memiliki perkebunan sawit seluruh indonesia 57 jt Ton per hari yang di hasilkan, dari 57 jt ton CPO itu yang di ekspor bukan dalam bentuk CPO mentah, melainkan setelah di olah di indonesia kemudian baru di ekspor, sementara yang betul-betul dalam bentuk CPO tidak lebih dari 30% dari total CPO murni yang di ekspor, kemudian yang tinggi pajak nya adalah CPO murni, (1) bagi orang pabrik kelapa sawit (PKS) ini yang jadi acuan untuk menentukan harga TBS, artinya apa, seolah-olah TBS (tandan buah segar) itu tidak bisa dibayarkan lebih tinggi, karena pajak nya tinggi padahal yang pajaknya tinggi cuma sekian persen. (2) yang menjadikan dasar perhitungan harga TBS itu hanya CPO, sementara yang di jual oleh perusahaan bukan hanya CPO dari hasil sawit, cangkang berapa terjual, intinya berapa terjual, kenapa tidak jadikan dasar. harus nya itu menjadi dasar dan acuan harga, “bahasa pak menteri perdagangan jika ini telah dikelola dengan baik nantinya normalnya harga TBS bisa diatas 3000 per kilo nya”, secepatnya harus dilakukan tata kelola, dengan langkah pertama adalah audit, jadi kini kepala BPKP akan memulai melakukan audit terhadap persawitan indonesia mulai dari hulu sampai dengan hilir, hulu yang dimaksud adalah mulai dari kebun dari perusahaan-perusahaan itu sudah legal apa belum, masih dalam kawasan hutan atau gimana, kemudian kewajibannya 20% untuk rakyat itu sudah dikeluarkan dari HGU nya apa belum, kemudian termasuk juga tata dagang nya sudah benar apa belum, saat ini kan seenak dari PKS saja, apa yang dimaksud dengan seenak nya saja, (1) yang di tentukan harganya itu hanya sawit plasma, sementara sawit swadaya dari petani tidak bisa di tentukan harganya dengan alasan tidak melembaga, (2) setelah harga tidak di tentukan, sampai di pabrik akan dilakukan sotiran, setelah disotir seperti itu, masih di potong (8%) s/d (10%), ucapnya.
Lebih lanjut disampaikan oleh kadis dinas pertanian kabupten Agam Afniwirman, bagi para petani pak mentri perdagangan menyampaikan untuk kabupaten yang luas sawit rakyat nya diatas 7500 hektar itu sudah disarankan untuk membuka pabrik sendiri oleh kabupaten, jadi kini pemerintah tidak saja menyarankan untuk membuat pabrik kelapa sawit itu saja, tapi sudah dikelola menjadi minyak goreng dengan kapasitas kecil, sehingga sasaran kita tidak lagi ekspor, tapi kebutuhan dalam negeri, sasaran untuk masyarakat kabupaten nya sendiri. kemudian ada kemungkinan jika tata kelola sawit sudah di kelola dengan baik dan tidak ada lagi persoalan dan harga sudah stabil, selama ini yang mendapatkan keuntungan dari dana hasil sawit ini adalah pemerintah pusat melalui pajaknya,sementara sawit ini berada di kabupaten jadi akan dilaksanakan adalah dana bagi hasil untuk kabupaten penghasil dari hasil pendapatan pajak, karena selama ini untuk sawit belum ada dana bagi hasilnya, sementara ekspor indonesia terbesar itu dari sawit, tutupnya.(Hari)
