Bungo-Makalamnews.com– Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Muhammad Adani, SH., M.Kn menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Bathin II Babeko yang digelar pada Rabu, 11 Februari 2026 bertempat di aula kantor camat setempat.
Kegiatan Musrenbang tersebut merupakan agenda tahunan dalam rangka menyusun dan menyepakati rencana pembangunan daerah yang akan diusulkan pada tahun anggaran mendatang. Forum ini menjadi wadah bagi pemerintah kecamatan, desa, serta pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi dan usulan prioritas pembangunan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo Dr. Donny Iskandar, S.Sos., MT, Anggota DPRD Kabupaten Bungo Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Rindang Sermelin Siahaan. Hadir pula Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang), Nurdin, serta Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian yang diwakili oleh Kepala Bidang Peternakan, Kasianto.
Selain itu, Camat Bathin II Babeko bersama para kepala desa se-Kecamatan Bathin II Babeko, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya juga tampak mengikuti jalannya Musrenbang dengan penuh antusias.Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Adani menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Ia menegaskan bahwa Musrenbang menjadi momentum strategis untuk memastikan program yang diusulkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan.
“Melalui Musrenbang ini, kita berharap seluruh usulan yang menjadi prioritas masyarakat dapat dikawal bersama, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Bathin II Babeko menyampaikan harapannya agar seluruh usulan yang telah dirumuskan dapat menjadi perhatian pemerintah kabupaten dan masuk dalam program pembangunan tahun mendatang.
Kegiatan Musrenbang berlangsung dengan tertib dan diakhiri dengan penyampaian sejumlah usulan prioritas dari masing-masing desa yang akan dibahas lebih lanjut pada tingkat kabupaten.
