Diduga Langgar Aturan, Hendri Novriza Caleg PAN Lapor KPU Bungo Dan PPK Limbur Lubuk Mengkuang DKPP

Makalamnews.com, Bungo-Perseteruan antara Caleg DPRD PAN Kabupaten Bungo Hendri Nofriza dengan Alfian untuk merebut kursi DPRD Bungo Periode 2019 – 2024 terus berbuntut panjang, hingga ke DKPP Pusat, saat ini yang mana mereka berdua ini sama-sama dari Partai Amanat Nasional ( PAN ) selain satu partai, Hendri dan Alfian sama-sama dari daerah pilihan ( Dapil ) III, yang meliputi Kecamatan, tanah sepenggal, tanah sepenggal lintas, tanah tumbuh, pelayang, Jujuhan, Jujuhan Ilir, dan Limbur Lubuk mengkuang.

Hendri Novriza saat diwawancarai oleh Media Online makalamnews. com melalui via seluler mengatakan dirinya menganggap bahwa KPU Kabupaten Bungo telah melanggar undang – undang, sementara keputusan Bawaslu sidang yudikasi provinsi adalah final dan mengikat” ungkapnya.

Hendri Novriza menambahkan kalau KPU Kabupaten Bungo tidak mengindahkan amar keputusan dari sidang yudikasi seluruh provinsi berarti KPU Bungo melawan undang – undang. Konsekuensi nya silahkan mereka menelaah sendiri” pungkasnya.

Disamping itu Hendri Novriza akan terus berlanjut permasalahan ini ke Dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum ( DKPP Pusat ) karena celah itu diberi oleh undang – undang. Dirinya sekarang lagi menunggu jadwal dari DKPP kapan jadwal sidangnya. Dan Hendri Novriza akan melawan terus karena dirinya akan mengambil hak nya yang sudah di mainkan oleh KPU Bungo.

Dirinya menambahkan alasan KPU Bungo tidak mengindahkan amar keputusan dari sidang Bawaslu provinsi itu tidak ada alasannya. Disamping itu Hendri Novriza juga menduga ada salah satu oknum komisioner KPU Bungo ada bermain didalam penghitungan suara di tingkat kecamatan beberapa bulan yang lalu. Karena mereka kalau melaksanakan ini mereka kena ancam kepada caleg yang bermain.

Dirinya berjanji permasalahan ini akan dia bongkar semua ke DKPP Pusat nanti, di satu sisi kalau KPU Bungo tidak mengindahkan akan bertemu di DKPP, sedangkan konsekuensi DKPP kalau bertemu kecurangan disini, maka salah satu oknum komisioner KPU Bungo akan dipecat.

Hendri meminta kepada KPU Bungo “laksanakanlah yang sudah menjadi keputusan sidang ajudikasi seluruh provinsi itu, kalau KPU Bungo melaksanakan yang sudah menjadi keputusan sidang ajudikasi tersebut dirinya menganggap tidak ada resiko. Sementara poin dari keputusan sidang ajudikasi itu salah satunya meminta kepada KPU provinsi membuat teguran tertulis kepada KPU Kabupaten Bungo.

Sedangkan dari pihak KPU provinsi Jambi mengakui kalau dirinya sudah menegur KPU Bungo bahwa KPU Bungo bersalah secara tertulis. Sedangkan untuk KPU provinsi melaksanakan sidang ajudikasi, kenapa KPU Bungo tidak bisa melaksanakannya. Sudah jelas didalam undang – undang mengatakan keputusan itu final dan mengikat, sesuai dengan isi sidang ajudikasi apabila KPU tidak mengindahkan Bawaslu dan terlapor boleh melapor ke DKPP” tutup Hendri Novriza.(MNews/Ana)

Silahkan Komentar Berita nya